X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, baru-baru ini membuat perubahan yang kontroversial dalam sistem pelaporannya. Mereka telah menghapus opsi yang memungkinkan pengguna di beberapa pasar untuk melaporkan langsung informasi politik yang menyesatkan.
Perubahan ini pertama kali ditemukan oleh kelompok riset digital Australia yang dikenal sebagai Reset.Australia. Hal ini memicu perhatian dan kekhawatiran karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kode misinformasi Australia.
Sebagai tanggapan atas perubahan ini, kami akan membahas perubahan signifikan ini dalam tiga sub-topik utama: Perubahan dalam Sistem Pelaporan X, Kebijakan Integritas Sipil X, dan Dampak Perubahan ini terhadap Pemilihan.
Perubahan dalam Sistem Pelaporan X
Perubahan dalam sistem pelaporan X yang mencolok adalah penghapusan opsi untuk melaporkan informasi politik yang menyesatkan. Sebelumnya, pengguna di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Brasil, dan Spanyol, dapat memilih opsi “Ini menyesatkan” dalam kategori “Politik” ketika mereka ingin melaporkan informasi politik yang tidak benar. Namun, opsi ini kini telah dihapus.
Sebagai gantinya, pengguna yang ingin melaporkan informasi yang menyesatkan sekarang diberikan opsi untuk melaporkan berbagai alasan, seperti kebencian, pelecehan, spam, dan lainnya. Opsi yang paling mirip dengan informasi yang menyesatkan adalah melaporkan identitas yang menyesatkan, tetapi opsi ini lebih berfokus pada pemalsuan akun daripada pelaporan jenis misinformasi politik.
Kebijakan Integritas Sipil X
Kebijakan integritas sipil X secara eksplisit menyatakan bahwa misinformasi politik melanggar kebijakan platform tersebut. Namun, perubahan dalam pelaporan tampaknya tidak mencerminkan komitmen ini.
Yang lebih mengejutkan lagi, kebijakan tersebut tidak melarang pernyataan yang tidak akurat secara umum tentang pejabat terpilih atau ditunjuk, kandidat, atau partai politik. Hal ini berarti bahwa jenis misinformasi politik semacam ini dianggap sebagai ‘kebebasan berbicara’ oleh pemilik Twitter, Elon Musk.
Selain itu, dalam upaya untuk membatasi jangkauan konten yang melanggar kebijakan mereka, X telah memilih untuk membuat konten tersebut kurang terlihat daripada menghapusnya sepenuhnya. Hal ini menciptakan ketidakjelasan tentang bagaimana X akan menangani laporan tentang informasi politik yang menyesatkan.
Dampak Perubahan ini terhadap Pemilihan
Penting untuk memahami bahwa perubahan dalam sistem pelaporan ini terjadi di tengah-tengah periode penting dalam banyak pemilihan dan referendum. Pada saat-saat seperti ini, ketika demokrasi bergantung pada informasi yang akurat, penghapusan opsi melaporkan misinformasi politik dapat memiliki konsekuensi serius. Hal ini terutama penting di Australia, yang dalam waktu dekat akan mengadakan referendum besar-besaran.
Selain itu, perubahan ini terjadi ketika X sudah menghadapi kritik karena tingginya tingkat disinformasi di platform mereka. Laporan dari Uni Eropa mengungkapkan bahwa X memiliki rasio konten disinformasi/misinformasi terburuk di tiga negara anggota UE. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang longgar terhadap misinformasi politik dapat berdampak negatif pada proses demokratis.
Meskipun X telah memperluas opsi pelaporan misinformasi pemilihan di Uni Eropa, hal ini tidak berlaku untuk pengguna di luar Uni Eropa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kebijakan perusahaan dengan komitmen mereka terhadap integritas pemilihan.
Perubahan dalam sistem pelaporan X yang menghapus opsi melaporkan misinformasi politik telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang integritas pemilihan dan penanganan informasi yang salah di platform ini.
Meskipun X telah menghadapi tekanan untuk mengatasi masalah misinformasi, perubahan ini tampaknya mengurangi kemampuan pengguna untuk melaporkan informasi politik yang menyesatkan.
